Independensi Auditor Internal

Auditor juga harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditnya dan melaporkan temuan-temuannya. Independensi menurut Hery (2010:74) adalah suatu kemandirian yang dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka. Mulyadi (2009:26) menjelaskan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Independensi menurut Sawyer’s (2009:7) merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lemabaga. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa indepensi merupakan suatu sikap yang bebas dan tidak terpengaruh, tidak memihak, dan melaporkan suatu kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kumaat (2011:9) menjelaskan bahwa independensi merupakan kata kunci yang paling penting untuk menilai peran internal audit. Kumaat menambahkan bahwa “Independensi internal audit” = keberpihakan internal audit pada kebenaran factual, yang di tinjau dari:

1. “Adanya bukti serta data material yang otentik, relevan, dan cukup
2. Adanya praktek bisnis yang menjunjung tinggi etika/moral serta memperhatika resiko terukur
3. Adanya kapasitas tanggung jawab dan wewenang seseorang yang terukur dalam organisasi bisnis
4. Adanya administrasi dan pengendalian yang memadai serta konsisten.”

Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007:24) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.”

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Independensi sikap mental yang bebas dari pengaruh dari gangguan pribadi, ekstern dan organiasi serta melaporkan suatu kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Independensi Auditor Internal

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:25-29) yang mengemukakan tiga macam gangguan terhadap independensi yaitu: 

1. “Gangguan Pribadi 

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi petugas pemeriksanya .Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain: 

• a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. 
• b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidaklangsung pada entitas atau program yang diperiksa. 
• c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yangdiperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 
• d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa. 
• e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa. 
• f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadiberat sebelah. 
• g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilankeputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa. 
• h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitasyang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa. 
• i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu. 
• j. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa. 
• k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa. 
• l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaanpemeriksaan. 

2. Gangguan Ekstern 

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalammenyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat: 

• a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya. 
• b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan. 
• c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan. 
• d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa. 
• e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan. 
• f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan. 
• g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya. 
• h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan. 

3. Gangguan Organisasi 

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.”